Merasa Kalau Masa Jabatan Kepala Desa Terlalu Lama, Ketua DPD FKSPN Konawe Buka Suara

Konawe Utara- Sultrakunews.com- Ketua DPD FKSPN Kab Konawe Utara buka suara soal jabatan Kepala Desa delapan tahun. Jabatan kades berubah dari enam menjadi delapan tahun seusai revisi Undang-Undang (UU) Desa disahkan.

Jerimias Jago menolak mengenai perpanjangan jabatan kades. Penolakannya bahkan dilakukan sejak isu jabatan kades ditambah menjadi sembilan tahun.

“Sejak awal pembahasan terkait masa jabatan kades sembilan tahun itu saya tidak setuju,” kata Jerimias ketika dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (30/3/2024).

Menurut Jerimias Jago, persoalan di desa bukan soal lama masa jabatan, namun mengenai kemampuan kades dalam mengelola potensi wilayahnya. Kades juga harus cakap dalam mengelola anggaran dana desa (ADD) dari kabupaten maupun dana desa dari pusat.

Baca Juga:

Hadiri Kopi Darat PSI Kota Kendari, Ketua DPW Optimis Dengan Masa Depan Partai Berlambang Gajah Ini Yang Akan Mampu Berbicara Banyak Dan Bersaing Di Sulawesi Tenggara.

Kades juga harus mampu mengelola sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Tak hanya itu, kades juga butuh kemampuan untuk membangun kerja sama dengan pemerintahan yang lebih tinggi, yakni eksekutif dan legislatif, bahkan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta pihak lain.

“Artinya, seorang kepala desa harus punya modal akademik, pengalaman dan juga punya relasi yang baik dan banyak dengan pihak di luar,” terang dia.

Jerimias menilai berbagai kemampuan kades itu dapat dilihat melalui tahapan seleksi dan penjaringan yang baik. Sehingga para kandidat yang dicalonkan sebagai kades benar-benar memenuhi syarat-syarat minimal dimaksud.

Baca Juga:

Ada Fasilitas Ruang Tunggu, Namun Masyarakat Dibiarkan Terlantar lantaran Gedung Dikunci.

“Kalau syarat-syarat minimal di atas kita penuhi, jangankan enam tahun, lima tahun saja sudah cukup. Karena rata-rata desa sudah ada modal dasar pembangunan, sehingga setiap kepala desa hanya melanjutkan yang sudah ada,” cetus Jerimias.

Di satu sisi, Jerimias menyoroti soal faktor suka dan tidak suka dalam pemilihan kades yang dapat berimbas pada pelayanan di masyarakat. Faktor suksesi kades justru dapat menghambat pembangunan desa.
Sama seperti kepala daerah, kades sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat. Bila seorang kades tidak mampu membangun konsolidasi yang baik dengan masyarakat, maka proses pembangunan bisa terhambat.

Seusai pengalaman Jerimias, faktor like dan dislike dalam jabatan kepala desa sangat kental. Kubu kades yang kalah bisa tidak mendapatkan pelayanan selama kades terpilih menjabat.

Baca Juga:

Di Duga Oknum Kades Korupsi Dana Desa,Warga Minta inspektorat Serta Kejaksaan Wakatobi Segera Untuk Mengaudit.!

“Ada warga yang tidak mendapat pelayanan bahkan bantuan selama enam tahun karena di kubu yang kalah,” sesal Jerimias.
Karena itu, masa jabatan kades yang diperpanjang selama delapan tahun akan menambah masyarakat yang tidak mendapat pelayanan dengan baik akibat dari faktor like dan dislike.

“Bayangkan kalau masa jabatan diperpanjang sampai delapan tahun atau sembilan tahun. Dan bahkan terpilih lagi dua periode. Berarti ada masyarakat yang tidak terlayani sampai 16 tahun atau 18 tahun tahun,” ungkapnya.

“Jadi, kebijakan (jabatan kades) delapan tahun itu menjadi alat untuk menjadikan kepala desa bertindak sewenang-wenang, bahkan menjadi raja kecil di desa,” tegasnya.

Baca Juga:

Ratusan Bikers Dari Puluhan Komunitas Motor Di Sulawesi Tenggara Merayakan HUT Republik Indonesia Ke 80 Dengan Mengibarkan Bendera Sepanjang 145 Meter

Karena itu, Jerimias lebih setuju aturan lama yang dimana masa jabatan kepala desa 6 tahun dan selama Kades yang dinilai bekerja bagus dapat dipilih lagi oleh masyarakat sampai 3 Periode.