MONOPOLI DI KAWASAN KENDARI: Driver Online Protes Larangan Sepihak dan Tudingan ‘Liar’ Oknum Driver Pelabuhan
sultrakunews.com
17 Juli 2026 5:20 pm
.
3 min read
KENDARI, SULTRAKUNEWS.COM – Ketegangan hebat kini tengah menyelimuti kawasan pelabuhan di Kota Kendari. Hubungan antara komunitas driver online (Maxim dan Grab) dengan kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Asosiasi Driver Pelabuhan dilaporkan berada di titik nadir. Gesekan ini terjadi akibat dugaan praktik monopoli, intimidasi, hingga tindakan pelecehan simbol usaha yang dinilai mencederai iklim usaha yang sehat.
Kronologi: Baliho Provokatif dan Tuduhan Tanpa Dasar
Konflik memuncak ketika sebuah baliho besar terpajang di area strategis pelabuhan Kendari. Di dalam baliho tersebut, logo resmi aplikator raksasa seperti Maxim dan Grab disandingkan dengan narasi provokatif yang menyebut layanan transportasi online tersebut sebagai aktivitas “ilegal” dan dilarang beroperasi di area pelabuhan.
Pelecehan logo secara terang-terangan ini memicu gelombang amarah dari ribuan driver online di Kendari yang mencari nafkah secara sah di bawah payung hukum aplikator resmi. Bagi para pengemudi online, baliho tersebut bukan sekadar papan pengumuman, melainkan bentuk intimidasi visual terorganisir untuk menguasai wilayah pelabuhan secara sepihak.
Tuduhan Pajak dan Praktik “Liarmu, Pajakku”
Tindakan arogan kelompok driver pelabuhan ini langsung memicu serangan balik dari komunitas driver online. Mereka menuding balik bahwa operasional driver pelabuhan konvensional justru yang tidak memenuhi standar legalitas dan merugikan negara.
“Kami bayar pajak dari setiap tarikan!” tegas salah seorang driver online dengan nada tinggi.
“Setiap kali kami mendapat orderan, aplikasi langsung memotong sekian persen untuk biaya administrasi, pajak, dan legalitas yang jelas mengalir ke kas negara dan daerah. Sementara mereka? Angkutan pelabuhan itu tarifnya tidak standar, tidak ada potongan pajak ke pemerintah, dan operasionalnya tidak jelas. Mereka yang ilegal, tapi malah menuduh kami yang taat aturan sebagai pihak ilegal demi memonopoli penumpang!”
Baca Juga:
Para pengemudi online menilai, tindakan melarang taksi online masuk menjemput penumpang adalah bentuk premanisme modern yang dibungkus dengan nama asosiasi lokal. Tindakan ini dinilai murni demi mengamankan tarif sepihak mereka yang kerap kali jauh di atas tarif standar aplikasi (tembak harga).
Dampak Nyata di Lapangan
Akibat konflik yang belum mereda ini, situasi di area pelabuhan Kendari dilaporkan tidak kondusif:
• Konsumen Dirugikan: Penumpang kapal yang baru sandar terpaksa harus berjalan kaki sangat jauh keluar dari gerbang pelabuhan hanya untuk bisa mengakses driver online. Banyak di antara mereka adalah lansia, ibu membawa anak, dan penumpang dengan barang bawaan berat.
• Intimidasi Fisik: Beberapa driver online mengaku sempat mendapatkan pengadangan, ancaman verbal, hingga pemaksaan penurunan penumpang jika nekat mengambil orderan di dalam area pelabuhan.
• Potensi Bentrok Massal: Solidaritas sesama driver online di Kota Kendari dikenal sangat kuat. Jika provokasi lewat baliho dan tindakan premanisme ini dibiarkan tanpa tindakan tegas dari aparat, dikhawatirkan akan memicu aksi sweeping balasan yang bisa berujung pada bentrokan fisik secara massal di jalanan.
Tuntutan Driver Online kepada Aparat dan Pemerintah
Komunitas driver online Kendari mendesak pemerintah kota, Dinas Perhubungan, Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan Polresta Kendari untuk segera mengambil langkah konkret:
✓ Turunkan Baliho Provokatif: Menuntut pencopotan segera baliho pelecehan logo Maxim dan Grab yang dinilai merusak citra iklim investasi digital di Kendari.
✓ Berantas Premanisme Pelabuhan: Meminta polisi menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pengadangan dan ancaman fisik terhadap driver online di fasilitas publik milik negara.
✓ Penyetaraan Hak Operasional: Menuntut jaminan bahwa pelabuhan adalah fasilitas umum di mana konsumen bebas memilih moda transportasi yang mereka inginkan tanpa adanya paksaan atau monopoli sepihak.
Editor: Henky S.Ars
Berita Terkait:
